BUKU PK

B U K U

PERIMBANGAN EKONOMI & KEUANGAN PUSAT& DAERAH

DISUSUN OLEH : DRS. HARRY WALUYA, MM

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN

Perencanaan Ekonomi & Keuangan Pusat & Daerah

2.1. Rencana Ekonomi Pusat & Daerah

2.1.1. Rencana Ekonomi Pusat

Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rencana APBN[1] 2008 sekaligus memuat kerangka makro tentang masalah perkebangan ekonoi Indonesia yang dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal.

(1) Kondisi internal selama 2006-2008 menunjukan indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, investasi, konsumsi, ekspor, inflasi dan kurs yang dinyatakan terkendali seperti pada tabel RPJMN[2] dibawah ini.

Besaran diatas disebut indikator perekonomian makro Indonesia.

a. Indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2009 direncanakan dengan asumsi naik dari 5% menjadi 7,6% per tahun.

b. Sepanjang periode yang sama (2004-2009) laju inflasi diasumsikan turun dari 6,4% menjadi 3% dalam 1 tahun kedepan

c. Indikator defisit APBN/PDB diasumsikan membaik dari -1,1% menjadi 0 % atau berimbang pada tahun 2008.

d. Penerimaan Pajak/PDB sepanjang 6 tahun diasumsikan tetap disekitar 12% – 13% per tahun.

e. Rasio hutang/PDB baik Utang LN/PDB maupun Utang DN/PDB diasumsikan turun hingga separohnya diakhir tahun 2009.

Apakah pertumbuhan hingga 8% seperti kondisi tahun 1997, apa bisa mendorong produktivitas, apakah bisa menciptakan kesempatan kerja dan apa bisa mengurangi kemiskinan ?

(2) Kondisi eksternal sejak Nopember 2008 berkata lain ketika terjadi krisis keuangan dunia berakibat terhadap jatuhnya IHSG dan Kurs Rp/US$ di sekitar Rp. 12.500/ US$.

Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)

2006

2007

2008

Dunia

5,4

4,9

4,9

1. Amerika Serikat

3,3

2,2

2,8

2. Uni Eropa

2,6

2,3

2,3

3. Jepang

2.2

2,3

1,9

4. Korea

5,0

4,4

4,4

5. Singapura

7,9

5,5

5,7

Developing Asia

9,4

8,8

8,4

1. China

10,7

10,0

9,5

2. Indonesia

5,48

6,3

6,8

3. Malaysia

5,9

5,5

5,8

4. Thailand

5,0

4.5

4,8

5. Philipina

5,4

5,8

5,8

6. Vietnam

8,2

8,0

7,8

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata dunia disekitar 4,9% – 5,4% (2006-2008), tentu saja. pertumbuhan perekonomian Indonesia dikatakan lebih baik. Pertumbuhan perekonomian Indonesia juga lebih baik dari negara-negara maju dan new industrial countries, tetapi dibawah pertumbuhan perekonomian China. Yang kita lihat bukan hebatnya indikator pertumbuhan, tetapi masih ada masalah-masalah yang paling mendasar dalam perekonomian makro Indonesia, yaitu bagaimana perekonomian nasioanal / daerah / domestik bisa memerangi masalah kemiskinan dan penganguran ?

Dinamika pasar uang global tepatnya di bulan November 2008, perekonomian Indonesia berhadapan dengan datangnya badai krisis keuangan Amerika, yang ditandai dengan jatuhnya Indeks Dow Jones dengan penurunan terbesar 777 point dalam 1 hari, diikuti jatuhnya IHSG di Indonesia, hingga Bursa ditutup dari transaksi selama 2 hari. Krisis keuangan Amerika yang membawa efek domino menjadi krisis keuangan dunia, kredit mace Amerika mncapai US$ 1,3 triyun, kredit macet Jepang mencapai US$ 8 miliar. Ketidakstabilan moneter internasional jelas terlihat di negara maju Amerika yang serta merta menarik likuiditas dollar dari pasar dunia dalam jumlah yang signifikan besarnya. Tentunya menimbulkan gejolak fluktuasi kurs di dalam negeri yang naik dari Rp. 9,100/US$ menjadi Rp. 12,500/US$ dan bertahan cukup lama. Dapak dari krisis keuangan Amerika terhadap Indonesia tidak terhindari lagi, bisa terjadi PHK besar besaran akibat negara tujuan menggagalkan kontrak ekspor.

Begitu signifikannya penarikan dana likuiditas oleh Amerika, ketika Amerika mengangarkan dana program penyelamatan darurat sejumlah US$ 700 miliar (sekitar Rp. 7,000 trilyun pada krs Rp. 10,000/US$). Jatuhnya Bank Lehman Brother, yang diikuti dengan jatuhnya IHSG Citi Bank (25 November 2008) hingga 60%, mendapat 2 kali suntikan dari AS sebesar US$ 25 miliar an US$ 20 miliar. Kondisi eksternal inilah yang membawa efek domino dan sangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan rencana jangka panjang dan menengah dari negara.


2.1.2. Rencana Ekonomi Daerah

Rencana Ekonomi Daerah dengan memuat perkembangan perekonomian nasional Indonesia khususnya kondisi perekonomian makro, dimana terdapat indikator-indikator sepanjang tahun 2004 sampai 2009, yang semula direncanakan dengan asumsi-asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik (dari 5% menjadi 7,6% per tahun), laju inflasi turun (dari 6,4% menjadi 3% ), defisit APBN/PDB diasumsikan menjadi berimbang (dari -1,1% menjadi 0%), penerimaan Pajak/PDB tetap sekitar 12% – 13% per tahun, dan rasio hutang/PDB baik Utang LN/PDB maupun Utang DN/PDB diasumsikan turun hingga separohnya diakhir tahun 2009.

(1) Dalam mengharapkan pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN, fakta dan fenomena internal antara lain kenaikan harga BBM dari Rp. 2000/liter ke Rp. 4000/liter menjadi Rp. 6000/liter sebagai akibat naiknya harga minyak mentah dunia dari US$ 40 /barel hingga US$ 200/barel (pengaruh fenomena eksternal), yang sertamerta dalam mencapai arah kebijakan ekonomi nasional, pemerintahan pusat memilih model anggaran defisit hingga naik dari 0% menjadi 4% dari PDB, dengan alasan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran.

(2) Dengan memperhatikan kondisi keuangan negara, pemerintah daerah yaitu kota/kabupaten membuat program pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan, yaitu yang mana yang akan didahulukan. Inilah kiat-kiat strategi dan prioritas pembangunan Kabupaten & Kota lintas wilayah , dengan mengingat permasalahan kemiskinan dan penganguran. Adapun kebijakan Kabupaten & Kota sebagai implementasi RPJMD Kabupaten & Kota adalah harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten & Kota, yaitu antara lain perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur.

(3) Permasalahan domestik yang dihadap pemerintahan daerah Kabupaten & Kota adalah bagaimana menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan bagaimana melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah.

Salah satu arah kebijakan Kabupaten menjadi Kota Dollar, artinya adalah untuk menarik investasi dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Arah kebijakan kabupaten lain yang ingin menjadi Kota Wisata, mengandung arti yang sama dengan Kota-kota Budaya, Kota-kota Industri atau Kota-kota Belanja, tujuan utamanya adalah meningkatkan daya tarik investasi. Yang sejak beberapa tahun lalu, telah meluncurkan serangkaian reformasi:

(a) reformasi prosedur perijinan,

(b) reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan,

(c) reformasi meningkatkan kepastian hukum termasuk

(d) reformasi pembenahan koordinasi peraturan-peraturan daerah dan pusat

Inilah hambatan-hambatan yang selama ini dibiarkan berlama-lama yang membawa akibat rasa enggan melakukan investasi. Pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten & Kota yang dimaksud adalah menyediakan infrastruktur yang memadai. Bila tersedia infrastruktur baik phisik maupun non phisik, maka keberadaan infrastruktur akan menciptakan iklim investasi yang menggairahkan usaha dan kesempatan kerja sekaligus mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Infrastruktur phisik yang tersedia memerlukan pertumbuhan pembangunan, seperti pembangunan jalan/jembatan baru, perbaikan jalan/jembatan, pengadaan transportasi murah, pembangkit listrik/energi. Infrastruktur phisik saja tidak cukup, tetapi memerlukan infrastruktur non phisik, seperti sistem ATM (anjungan tunai mandiri), sistem keamanan, dan sistem kebersihan.

2.1.2.1. Kebijakan Ekonomi Mikro Daerah

Para ahli berpendapat bahwa pemerintahan daerah yang baik akan menjalankan kebijakan Ekonomi Mikro daerah, artinya menggunakan ana pembangunan APBD yang berasal dari APBN untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah. Yang menjadi faktor pembeda dari setiap daerah adalah kemampuan dari sumber daya ekonomi daerah dalam menguasai teknologidan mampu menerima modernisasi. Yang membedakan daerah adalah pengambilan keputusan atas kebijakan ekonomi mikro untk mendahulukan pembangunan infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian daerah.Keputusan pembangunan infrastruktur daerah adalah berdasarkan pandangan bahwa infrastruktur akan mendorong sektor riil untuk bergerak cepat.

Bila infrastruktur baik à arus barang modal dan input dijamin lancar à proses produksi juga lancar à dan cepat memenuhi permintaan pasar.

Bila infrastruktur baik à distribusi barang komoditas dan hasil industri juga lancar à artinya meningkatkan penawaran agregat dalam perekonomian daerah.

Dengan demikian infrastruktur yang baik à meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah à memperlancar arus barang à sekaligus menekan inflasi.

Kebijakan Ekonomi Makro Daerah yang diikuti dengan kebijakan struktural yaitu terfokus ke perbaikan iklim investasi, antara lain dengan kemudahan perizinan. Yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur, antara lain membangun tenaga listrik plta 10,000MW. Artinya listrik tenaga air lebih murah daripada listrik China yang menggunakan BBM atau BB (Batu Bara). Inilah peluang untuk peningkatan daya saing dan produktivitas. Keberhasilan daerah dalam menciptakan kondisi-kondisi seperti ini merupakan kunci untuk mengatasi keterbatasan sisi penawaran dan meningkatkan aliran masuk FDI global dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas.

2.1.2.2. Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Yang membedakan daerah adalah pengambilan kebijakan Ekonomi Makro daerah yang sederhana, yaitu hanya terfokus ke satu indikator makro.

Bila tidak punya modal à daerah dapat menggunakan kecantikan sda untuk menarik wistawan.Dan menjadikan daerah terintegrasi dengan Asean/ mancanegara.

Daerah dengan tingkat inflasi rendah à dengan stabilitas makro daerah à akan memperoleh aliran masuk FDI yang tinggi.

FDI global akan merambah masuk ke daerah à bila daerah mengunakan nilai tukar dengan stabil.

Berdasarkan survei UNCTAD (2007), Indonesia ditempatkan dalam 15 besar negara paling menarik sebagai lokasi penempatan FDI. Apa criteria menariknya Indonesia bagi FDI ?

à ICRG = International Country Risk Guide

à Indonesia dianggap memiliki potensi pasar

à kualitas lingkungan usaha yang baik

à ekonomi bebas dan terbuka

à Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sumber pertumbuhan ekonomi ini terutama adalah perbaikan iklim investasi yang akan mendorong masuknya aliran FDI secara signifikan hingga mencapai 1,5% PDB pada 2012, sehingga diharapkan pangsa investasi terus meningkat dan mencapai sekitar 30% PDB pada 2012.

2.2. Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional

Sasaran pembangunan ekonomi nasional terdiri dari sasaran target antara dan target akhir. Sebelum mencapai target akhir dari program pembangunan pemerintahan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional harus mencapai target antara yaitu pertumbuhan, stabilitas, kesempatan kerja dalam memerangi kemiskinan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Pertumbuhan

Stabilitas

Pengangguran

Kemiskinan

 

Pendapatan Masyarakat

PEMBANGUNAN DAERAH

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN KOTA

Pembangunan ekonomi nasional yang diproyeksikan menjadi pembangunan daerah Kabupaten & Kota, dalam bentuk program apapun, yang dilihat bukan penderitaan rakyatnya, tetapi lihatlah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dipekerjakan sebagai apa saja, sekalipun sebagai buruh kasar, biarpun sebagai usaha kecil, yang penting masyarakat memperoleh pendapatan dan bisa menghidupkan keluarganya bahagia.

Sasaran antara adalah peningkatan kesejahteraan dan sasaran akhirnya pendapatan masyarakat atau sebaiknya sama saja. Adapun sasaran-sasaran indikator makro dari pemerintahan pusat yang dianggap sebagai arah yang strategis yang diyakini dapat melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, adalah percepatan pertumbuhan, stabilitas harga-harga dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sehubungan dengan itu, pemerintahan daerah Kabupaten & Kota menetapkan sasaran ekonomi makro dalam perekonomian daerahnya, yang diformulasikan mencerminkan :

· Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten & Kota;

· Stabilitas Ekonomi Daerah Kabupaten & Kota;

· Kesempatan Kerja dalam Mengurangi Pengangguran

· Pendapatan untuk Masyarakat dalam memerangi Kemiskinan


Sasaran Ekonomi Makro 2008

Pertumbuhan Ekonomi 6,6% 7,0%

Tingkat Pengangguran 8% 9%

Tingkat Kemiskinan 15% 16,8%

Apa yang dimaksud dengan daerah / pedesaan ?

Daerah atau desa didefinisikan sebagai daerah yang jalannya rusak, dan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dari kota. Masyarakat desa sejak lama tidak berperan aktif gotongroyong membangun jalan (infrastruktur).

Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ? Hasil survei Bank Dunia menunjukan dari 65 ribu lokasi pedesaan 50 ribunya benar-benar pedesaan, dan diantaranya terdapat 20 ribu desa miskin. Kemiskinan itu artinya tak berdaya meperoleh pendapatan, kecuali degan merusak lingkungan dan mendatangkan bencana karena tereksploitasinya sda, kecuali menguras aset pedesaan dengan menjual murah sawah, dan akhirnya sekarang hanya tersisa tenaganya saja.

Apa yang dimaksud dengan rendahnya tingkat pendidikan? Rendahnya tingkat pendidikan artinya masyarakat miskin tidak menguasai teknologi, karena rendahnya pendidikan maka tingkat produktivitasnya juga rendah. Masyarakat miskin tidak mampu membeli tetapi membayar sewa mesin-mesin. Bilamana mendapat kredit usaha untuk sarana produksi, masyarakat miskin tidak mampu membayar cicilan pokok dan bunga, akibatnya kredit macet. Yang dimaksud dengan pendidikan yang rendah itu artinya tidak mampu menerima modernisasi, maka tingkat produktivitasnya tidak efisien, tidak berkualitas, dan tidak higinis, dlsb.

Si miskin itu menjadi betul-betul melarat yang kebanyakan hampir 80% terdiri dari petani, nelayan, buruh, pengrajin, peternak.

Apa penyebab kemiskinan ?

Oleh masyarakat miskin pedesaan sebagai penggarap sawah atau sebagai nelayan tidak bisa menjualnya ke pasar, maka hasil produknya dijual kepada pedagang perantara / tengkulak / ijon, kadang-kadang sebelum panen. Pedagang itulah yang menguasai mekanisme pasar baik lokal, regional hingga ekspor dan pedagang benar-benar tidak berpihak ke masyarakat msikin. Solusinya untuk mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin itu harus menguasai pemasaran. Solusi lainnya, harus tersedia pekerjaan yang menggunakan tenaga.

2.2.1. Mekanisme Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong produktivitas ekonomi à terbukalah kesempatan kerja à mendorong pendapatan masyarakat ↑ meningkat. Atau sebaliknya, masyarakat meperoleh pendapatan bila bekerja/berusaha, bisa bekerja bila pabrik berproduksi, hal ini bilamana pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Bila pertumbuhan ekonomi 7% sama tingginya dengan pertumbuhan sebelum krisis 1997, ternyata tingkat produktivitas tidak sama. Pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif sepanjang tahun-tahun terakhir, tetapi laju pertumbuhan tersebut belum mencapai tingkat produktivitas semasa sebelum krisis.Fakta yang menunjukan tingkat penganguran hingga 9% disertai dengan tingkat kemiskinan hingga 17%, artinya mungkinkah tingkat pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih tinggi lagi. Hal ini mengingat jumlah penduduk semakin tinggi.

Keinginan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, belum terpenuhi bila mengingat pengaruh krisis internal dan krisis eksternal. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan merupakan salah satu sasaran dan menjadi indikator dalam upaya perbaikan kondisi perekonomian Indonesia.

Yang diinginkan oleh masyarakat luas adalah distribusi pendapatan yang merata. Walaupun, laju pertumbuhan ekonomi melambat, bagi masyarakat yang penting sama-sama memperoleh pendapatan yang merata. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak tergantung tinggi / rendahnya tingkat pertumbuhan.

2.2.2. Stabilitas Ekonomi

Inflasi yang artinya senantiasa terjadinya kenaikan harga-harga, adalah musuh dalam perekonoian makro yang paling ditakuti masyarakat Indonesia. Fluktuasi kurs yang cenderung melemah juga sebagai penyebab terjadinya kenaikan harga-harga. Kemarau panjang dan kekeringan juga penyebab terjadinya kelangkaan bahan makanan pokok. Kenaikan harga minyak mentah dunia juga sebagai penyebab naiknya harga BBM. Krisis keuangan Amerika yang menyebabkan permintaan dollar tunai yang disebut likuiditas dalam jumlah besar-besaran, sebagai pelengkap bakal terjadinya bencana ekonomi dunia.

Kenaikan harga-harga (inflasi) dan merosotnya nilai tukar uang akibat depresiasi nilai Rp/US$ adalah fenomena yang paling ditakuti oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan. Sedangkan stabilitas ekonomi makro inilah sebagai penjaga pertumbuhan ekonomi yang berkeberlanjutan (sustainable growth). Untuk mencapai sustainable growth sebagai sasaran-sasaran akhir, harus didahului langkah-langkah menciptakan stabilitas ekonomi, yaitu dengan cara meredam laju inflasi dan stabilitas nilai tukar sebagai sasaran antara sebelum mencapai sasaran akhir masyarakat yang sejahtera dan serba berkecukupan. Cara menciptakan stabilitas ekonomi adalah dengan meningkatkan komponen-komponen makro ekonomi yaitu investasi, ekspor, dan konsumsi domestik.

2.2.3. Pengangguran dan Kemiskinan

PHK (pemutusan hubungan kerja) artinya kehilangan pekerjaan atau putusnya usaha sekecil apapun, merupakan fenomena permasalahan sosial yang paling ditakuti oleh masyarakat dimana terdapat sejumlah keluarga yang tergantung pada gaji/upah berpendapatan tetap.

Model pertumbuhan ekonomi yang ditinggikanà seharusnya mendorong peningkatan produktivitas dunia usaha à berikutnya ekonomi makro menyediakan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar à perekonomian Indonesia akan menyerap angkatan kerja terbaru.

Kualitas pertumbuhan ekonomi terbatas setinggi 7% dan hanya dapat meredam pengangguran hingga 9% dengan kemiskinan disekitar 17%. Jika semata-mata hanya mengandalkan pertubuhan, maka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran memerlukan pertumbuhan yang signifikan tingginya dan tidak mungkin.

Pengangguran dan kemiskinan yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang terlihat adalah perilaku malas bekerja dan rasa engan berusaha serta tidak mau berjerih payah. Bertambahnya angkatan kerja secara otomatis mengikuti pertambahan umur penduduk. Jadi, untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan terpulang pada keinginan dan kemampuan angkatan kerja dan rumah tangga masyarakat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang setinggi 7% dan bersyukur masih bisa menikmati bagian dari peningkatan pendapatan.

Beberapa hal yang dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam menetapkan sasaran indikator perekonomian makro Indonesia, adalah :

(1) pertumbuhan pembangunan dan penurunan tingkat pengangguran hingga 9%. Artinya berada diatas 4% sebagai batas keseimbangan pengangguran yang normal dalam perekonomian.

(2) Diperlukan berbagai kebijakan untuk mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran hinga 5%.

(3) Kebijakan pengembangan sektor riil, sektor manufaktur dan sektor pertanian, dimana sebagian besar penduduk mencari penghidupan secara tradisional.

(4) Selain sasaran peningkatkan pendapatan, memberikan juga akses ke berbagai sarana, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya.

2.3.Manfaat Ekonomi, Finansial dan Sosial Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintahan daerah Kabupaten & Kota adalah tingkat kemandirian ekonomi, finansial dan sosial masyarakat daerah masih sangat rendah, bila melihat sisi pendidikan (SD/SMP), sisi lemahnya kesehatan, dan karenanya berpendapatan rendah (buruh upahan). Ciri-ciri rendahnya pendidikan masyarakat miskin pedesaan :

· Tidak bisa menggunakan teknologi,

· Tidak bisa modernisasi

· Tingkat produktivitas rendah, tak berkualitas, dan tidak higinis.

Kemampuan masyarakat daerah untuk melakukan pembaharuan masih sangat rendah, tidak mampu membangun organisasi perusahaan dalam upaya mencapai kemakmuran. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih rendah.

Pemerintahan daerah menampung keinginan masyarakat untuk menjadikan putra pribuji yang mandiri dalam berbudaya berusaha dengan modal moralitas agama di NKRI. Untuk itu, menjadikan Kabupaten & Kota sebagai pemerintahan daerah yang baik (good governance), melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi dalam mewujudkan entrepreneur yang mandiri. Bagaimana membangun masyarakat daerah yang mandiri dan berbudaya entrepreneur ?

Bagaimana mendayagunakan sda, sdm dan nilai-nilai sosial budaya ?

Bagaimana meningkatkan keamanan dan semangat entrepreneur ?

Bagaimana menciptakan daerah yang bersih dan prefesional ?

2.3.1.Faktor Pendukung yang Diperlukan

Dalam menunjang program Pembangunan Masyarakat Daerah yang Mandiri dan berbudaya Entrepreneur, pemerintahan daerah memerlukan pembangunan infrastruktur, pembangunan Diklat/SMK SDM, pembangunan pertanian, pembangunan perikanan, pembangunan industri , pembangunan kehutanan dan perkebunan.


Konsep Pengembangan Agro, Perikanan dan Kelautan. Di sektor agro, perlu menyediakan input/bibit unggul, pompa air, mesin budidaya, industri pengolahan, dan pemasarannya. Di sektor perikanan dan kelautan diperlukan pelabuhan nelayan, kargo dan marine industri.

2.3.2. Besarnya Kebutuhan Investasi Daerah

Dari satu daerah percontohan, dengan investasi Rp. 12 juta juta menghasilkan income per capita sebesar Rp 3 juta. Para ahli menyanggah keberhasilan pembangunan, karena daerah ini hanya berpenduduk 1 juta jiwa dengan angkatan kerja sebanya 500 ribu jiwa. Bila diterapkan ke pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk hingga 230 juta jiwa membutuhkan Rp 1200 juta juta atau sekitar US$12,000 miliar untuk menyelamatkan 100 juta angkatan kerja termasuk masyarakat miskin. Kebutuhan dana investasi nasional jauh lebih besar bila dibandingkan dengan upaya penyelamatan Amerika dari krisis keuangan yang membutuhkan US$700 miliar. Agar tidak terjadi lagi kebangkrutan seperti Lehman (Baca lemon brother), Citi Bank mendapat 2 kali bantuan dana dari pemerintah Amerika sebesar US$ 25 miliar plus US$ 20 miliar lagi.

2.3.Pengertian Perencanaan Keuangan Pusat

2.3.1.Dasar Hukum Perencanaan Keungan Pusat

Banyak istilah yang digunakan untuk Perencanaan Keuangan menjadi Pengelolaan Uang. Pada hakekatnya sama saja, yang penting bagaimana penyusunan APBN tahun yang akan datang (2009). Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No: 0081/M.PPN/04 2008 dan SE.357/MK/2008 tanggal 4 April 2008 menetapkan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2009, merupakan proses awal penyusunan APBN 2009. Langkah-langkah yang klasik yang ditempuh, adalah :

  • meletakkan pokok-pokok rancangan awal RKP tahun 2009
  • menentukan ancar-ancar alokasi anggaran untuk setiap K/L
  • segera menyempurnakan Rancangan Awal RKP 2009.

Berdasarkan pagu indikatif, K/L menyusun Rencana Kerja dengan pedoman, sebagai berikut :

  • Memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan TA. 2009 / RKP
  • Memperhatikan progam-program pembangunan nasional 2009 / RKP
  • Kebijakan Subsidi/ anggaran berbasis kinerja
  • Dalam menyusun Renja K/L 2009 memprioritaskan :
  • Program dan Kegiatan pokok
  • Kebutuhan Anggaran yang bersifat mengikat
  • Kebutuhan Dana Pendamping untuk PHLN
  • Kebutuhan dana kegiatan multi years
  • Penyediaan dana / amanat UU
  • Distribusi alokasi antar Daerah

Beberapa kegiatan yang dibatasi :

  • Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya
  • Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker baru
  • Pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang Tupoksi
  • Pengadaan kendaraan
  • Pengeluaran lain-lain yang serupa dengan ketentuan di atas

2.3.2. Sinkronisasi Renja dengan kegiatan Daerah

Pemerintah melalui Departemen Keuangan dan Bappenas mengupayakan harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang tersusun pada Rencana Kerja (Renja) dengan kegiatan-kegiatan Daerah dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Departemen Keuangan dan Bappenas mengkoordinasikan pengalokasian dana DAK (Dana alokasi khusus), melakukan klarifikasi alokasi belanja berdasarkan fungsi, dan melakukan pertemuan Trilateral Meeting.

2.3.3.Pengalokasian Dana

Pengalokasian dana per Departemen Pendidikan masih menjadi yang terbesar dengan alokasi dana APBN 2009 sebesar Rp.51,30 triliun diikuti Departemen PU sebesar Rp.35,3 triliun dan Departemen Pertahanan sebesar Rp.34,8 triliun. Dengan keluarnya SEB, seluruh K/L segera menyusun Renja masing-masing K/L dengan mengacu kepada berbagai ketentuan dalam SEB dimaksud. [3]

2.5. Pengertian Perencanaan Keuangan Daerah

2.5.1.Dasar Hukum dan RKPD

Sebagai gambaran, dari satu pemerintahan daerah Kabupaten & Kota, dalam menyusun RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten seperti ini bekerja[4] berdasarkan landasan hukum, sbb :

  • Landasan Hukum APBD Kabupaten 2007.
  • PERDA No. 01/2007 RPJMD Kabupaten 2007 – 2009;
  • PERDA No. 15/2006 Tgl. 12 – 01 – 2007 Petunjuk Teknis Musrenbang Tahun 2007
  • Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • PERMENDAGRI No. 13/2006 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
  • PP No. 40/2007 SEB Kepala BAPPENAS & MENDAGRI No. 0008/M.PPN /01/2007 Pemerintah Daerah;
  • UU No. 32/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • UU No. 25/2004 Perbendaharaan Negara;
  • UU No. 01/2004 Keuangan Negara;
  • UU No. 17/2003 Pengelolaan Daerah;
  • PP No. 58/2005 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • UU No. 33/2004 Tatacara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
  • PP No. 39/2007 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prop JATIM;
  • UU No. 12/1950 No. 050 /264A/ SJ
  • UUD Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1);

2.5.2.Penyebab Ketidakharmonisan Perda

Lembaga riset internasional tidak terlepas kemungkinan melakukan survei dan menemukan ukuran pasar dan pertumbuhan pasar, sudah adanya reformasi dan perbaikan kualitas lingkungan. Beberapa ketidakharmonisan berasal dari :

  • Publikasi media yang dapat mengukur resiko dan hambatan usaha sebagai akibat buruknya infrastruktur, birokrasi yang lamban, proses memulai usaha rata-rata 100 hari, bagi FDI tidak menjadi problema.
  • Hasil survei inilah yang merekomendasi dalam menentukan lokasi penempatan FDI, ”Siapa lebih dulu menguasai lokasi, maka akan menguasai sumber daya, dan ingin menjadi satu-satunya FDI, dan menuntut penutupan ijin usaha sejenis”.
  • Hasil survei yang mengangap Indonesia termasuk 15 besar negara yang lokasinya yang menarik FDI.

Publikasi penelitian lain yang menyebutkan Indonesia menuju perbaikan struktural, dan kinerja FDI segera mendahului terus mengalir, walaupun kondisi permasalahan struktural belum selesai, namun bagi investor internasional yang profesional, Indonesia memiliki prospek usaha yang membaik, dan persepsi risiko Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin membaik.


[1] RAPBN = Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

[2] RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

[3] WWW. Bappenas.go.id.(TS)

[4] BPPD. RKPD Pemkab Probolinggo. 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: