Pemerintahan yang Baik

Birokrasi Pemerintahan yang baik mutlak didukung sistem dan prosedur kerja yang baik, yang menjadi mekanisme yang menjaga terjadinya masalah pelanggaran Kode Etik seminimal mungkin. Birokrasi Indonesia mempunyai banyak sumber studi kepustakaan, tetapi Birokrasi Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau pun Mataram, sekalipun Birokrasi Kolonial sama sekali tidak relevan untuk mengatasi masalah Etika Birokrasi Indonesia masa kini. Indonesia juga tidak bisa meniru Birokrasi Modern dari negara maju, karena adanya perbedaan pada tingkat kemajuan ekonomi maupun sosial, dan latar belakang budaya.

Kita melihat Etika Birokrasi tidak bisa berkembang dengan cepat. Adapun hambatannya adalah kualitas sumber dana maupun sumber daya manusia (SDM) baik kekurangan kompetensi maupun profesionalismenya, dan keadaan itu diperberat oleh imbalan (renumerasi) yang rendah karena keterbatasan dana pemerintah.

Birokrasi Indonesia (2008) hidup dalam nuansa politik, dimana 100 partai politik berkembang dimana Birokrasi juga harus berkembang. Baru belakangan ini, dengan UU No. 28 / 1999 pasal 3 untuk menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :

  1. Asas Kepastian Hukum;
  2. Asas Tertib Penyelenggaraan;
  3. Asas Kepentingan Umum;
  4. Asas Keterbukaan;
  5. Asas Proporsionalitas;
  6. Asas Profesionalitas;
  7. Asas Akuntabilitas;

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: